Pengadaan Barang dan Jasa
(PBJ)

MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah ditetapkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan tujuan agar proses pengadaan barang/jasa yang seluruh/sebagian dananya bersumber dari APBN dilakukan dengan lebih efektif dan efisien melalui persaingan yang sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak serta akuntabel, untuk memperoleh barang/jasa yang terjangkau, berkualitas, dan dipertanggung-jawabkan dari segi fisik, keuangan, dan manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Penyuluh Perbendaharaan diharapkan mampu memahami peraturan, kebijakan dan proses pengadaan barang/jasa termasuk pengadaan tanah.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Penyuluh Perbendaharaan diharapkan mampu memahami:

  1. Latar belakang dan dasar hukum pengadaan barang/jasa dan pengadaan tanah;
  2. Pejabat yang terlibat dalam pengelolaan/pengadaan barang/jasa;
  3. Kebijakan, metode/cara pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  4. Persyaratan dan larangan penyedia barang/jasa;
  5. Penetapan penyedia barang/jasa, sanggahan dan pelelangan ulang;
  6. Tata cara pengadaan dan persyaratan pembayaran pengadaan tanah;
  7. Penerbitan surat perintah kerja dan kontrak/surat perjanjian;
  8. Prosedur penatusahaan pengadaan barang/jasa.